Wed, Dec 15th 2010, 11:42
SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil terkesan tak serius mengembalikan kerugian keuangan daerah. Salah satu indikasinya rapat evaluasi terhadap kerugian keuangan daerah yang akan dilakukan tim tuntutan perbendaharan tuntutan ganti rugi (TPTGR) pemkab setempat, Senin (13/12) tidak dilaksanakan.
Ketidak seriusan pemkab juga terlihat dari batas waktu pengembalian yang berubah-rubah. Sebelumnya kerugian keuangan daerah harus dikembalikan paling lambat, Jumat (10/12), lalu berubah menjadi, Senin (13/12) dengan alasan, Jumat jatuh pada akhir pekan.
Sebelumnya Kepala Inspektorat Aceh Singkil, H Alamsyah SH mengatakan, pada hari Senin (13/12) tim TPTGR akan menggelar rapat evaluasi, siapa saja pejabat dan mantan pejabat yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas daerah. Serta merumuskan langkah apa saja yang akan diambil terhadap yang belum mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah. Namun ketika Serambi mendatangi lokasi rapat yang direncanakan di ruang tunggu wakil bupati, ternyata rapat itu urung dilaksanakan. Begitu juga saat mengkonfirmasi Wakil Bupati Drs Khazali, rapat TPTGR tersebut baru akan digelar, Selasa (14/12).
Sebagaimana diberitakan, kerugian keuangan daerah yang belum dikembalikan ke kas negara berdasarkan temuan BPK RI Aceh, antara lain pembayaran tunjangan akhir masa jabatan DPRD Aceh Singkil periode 1999-2004 sebesar Rp 262.500.000. Pembayaran tunjangan yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut diterima dewan kala itu Rp 15 juta untuk ketua, Rp 12,5 juta wakil dan Rp 10 juta anggota. Kemudian kerugian keuangan daerah lainnya yang belum dipertanggungjawabkan yaitu pengeluaran tahun 2005 pada kas Setdakab Aceh Singkil, sebesar Rp 302.256.815.(c39)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 17 Desember 2010
Minggu, 12 Desember 2010
Mogok Buruh PT Socfindo Berlanjut : Truk Pengangkut Sawit Disandera
* Gubernur Respons Sengketa Tapal Batas
SINGKIL - Ratusan buruh PT Socfindo, Kebun Lae Butar, Aceh Singkil, melanjutkan aksi mogok kerja hingga hari ketiga, Kamis (9/12) kemarin. Dalam aksi kali ini, selain dimulai dengan sweeping, para buruh yang mogok kerja juga menyandera truk pengangkut kelapa sawit milik perusahan yang lewat ke lokasi mereka berkumpul. Tepatnya di depan pintu masuk perkebunan, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah, Aceh Singkil.
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan bertolak ke Aceh Singkil melakukan peletakan batu pertama pembuatan tapal batas lahan hak guna usaha (HGU) yang selama ini menjadi sengketa panjang antara PT Ubertraco/Nafasindo dengan sekelompok warga di Aceh Singkil. Pembuatan tapal batas HGU itu dilakukan setelah tim pengukuran lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh melakukan pengukuran ulang HGU di Aceh Singkil baru-baru ini.
Terkait mogok kerja di PT Socfindo, amatan Serambi kemarin, belum tampak tanda-tanda perusahan perkebunan kelapa sawit itu akan memenuhi tuntutan para buruh. Yang mereka tuntut adalah kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, yakni Rp 1,3 juta per bulan.
Di sisi lain, Pemkab Aceh Singkil terkesan tutup mata atas persoalan ini. Pasalnya, mogok kerja sudah berlangsung tiga hari, namun pemerintahan Makmursyah Putra belum melakukan upaya apa pun untuk bantu mempercepat penyelesaian perselisihan antara buruh dengan majikannya itu.
Sebagaimana mogok kerja sebelumnya, aksi menuntut hak ini pun kemarin diawali pemogok dengan razia (sweeping) ke dalam areal perkebunan. Mereka mengajak kawan-kawanya untuk ikut serta melakukan aksi serupa. Setelah terkumpul banyak massa, mereka berdiri atau duduk bergerombol-gerombol di depan pintu masuk perkebunan, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah.
Namun, aksi duduk bergerombol sambil ngobrol itu, menjelang sore kemarin berubah jadi mencekam. Penyebabnya, tanpa diketahui siapa yang punya ide, tiba-tiba saja buruh panen itu menghentikan truk pengangkut sawit milik PT Socfindo yang kebetulan lewat menuju pabrik.
Dalam aksi nekatnya itu buruh dodos dan egrek berhasil menyandera dua truk yang penuh dengan muatan tandan buah segar (TBS). Tanpa berkeras sedikit pun, awak truk yang sama-sama buruh di Socfindo, menurut saja begitu dihentikan. Akhirnya, dua truk penangkut TBS menjadi sandera.
Begitupun, ada juga sopir truk yang tak mau berhenti saat distop. Bahkan seorang sopir truk berperawakan kekar tak hirau ketika dihentikan. Ia malah berusaha menyeruduk koleganya yang hendak menghentikan laju truknya dari depan. “Awas, jangan menghalangai! Emang kau yang ngasih aku makan?” sergah sopir tersebut sambil menginjak pedal gas dalam-dalam, sehingga para penyetop berhamburan.
Chairul, salah satu buruh yang mogok mengatakan, mereka telah sepakat akan terus mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Mereka ingin gaji bulanan dinaikkan sesuai UMP Aceh, sehingga dari hanya sejuta rupiah lebih sedikit menjadi Rp 1,3 juta pada Desember ini. Apalagi sebelumnya, para buruh itu mendengar langsung apa yang dikatakan H Syafriadi Manik alias Oyon, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil dan petinggi PT Socfindo yang disaksikan Wakapolres dan petinggi Kodim Singkil bahwa gaji para buruh itu akan dinaikan sesuai UMP Aceh pada Desember 2010. “Tapi nyatanya tidak. Padahal kata-kata mereka sudah kami rekam dan akan terus kami tuntut realisasinya,” kata Chairul yang diamini buruh lainnya.
Hingga berita ini disusun kemarin sore, aksi penyanderaan truk pengangkut TBS itu masih berlangsung. Begitu laju truk berhasil diberhentikan, para buruh langsung teriak, “Naikan gaji!”
Sebagimana diberitakan sebelumnya, mogok kerja tersebut pada hari pertama nyaris diwarnai aksi kekerasan, ketika Aris Sugiarto Centeng Afdeling III, Kebun Socfindo, berusaha menyerang Subandri, buruh pada perusahaan itu.
Penyerangan Subandri dilakukan Aris dengan golok terhunus. Untungnya Subandri tidak terluka, karena aparat keamanan cepat bertindak dengan mengeluarkan tembakan peringatan.
Kejadian tersebut, menurut Kapolsek Gunung Meriah Iptu Hadidin SH, sudah didamaikan secara adat di tinggkat desa. “Kedua belah pihak yang merupakan tetangga sudah membuat surat perdamaian dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,” kata Kapolsek.
Dewan desak Socfindo
Anggota DPRA asal pemilihan Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues, Muslim Aiyub MM meminta manajemen PT Socfindo Lae Butar segera membayar rapel kanaikan gaji pekerja terhitung Januari 2010 sampai sekarang. Kalau perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, maka pekerja harus tetap mogok bekerja sampai persoalan ini dituntaskan.
Saat pertemuan dengan LSM Gerakan Masyarakat Tergusur (Gempa) Aceh Singkil, Kamis (9/12) di DPRA, Muslim mengaku geram terhadap sikap Socfindo yang belum membayar gaji karyawan sesuai ketetapan UMP Aceh Rp 1,3 juta per bulan.
Malah ia menilai, janji kenaikan gaji untuk karyawan perusahaan itu hanya sebatas cek kosong. “Sudah setahun mereka terima jerih payah di bawah UMP. Ini pelanggaran dan perusahaan itu bisa diproses hukum. Saya mendesak perusahaan segera merapel kenaikan gaji pekerja selama setahun,” ujar sarjana hukum ini.
Gubernur akan ke Singkil
Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf berjanji akan berangkat ke Aceh Singkil untuk melakukan peletakan batu pertama pembuatan tapal batas lahan hak guna usaha (HGU). Tapal batas itu selama ini menjadi sumber sengketa antara PT Ubertraco/Nafasindo dengan sekelompok warga Aceh Singkil.
Janji tersebut disampaikan Gubernur Irwandi saat menerima pengurus LSM Gerakan Masyarakat Pembebasan (Gempa) dan tokoh masyarakat Aceh Singkil, Rabu (8/12) malam di Banda Aceh. “Kami diterima Gubernur Aceh. Beliau janji akan Singkil untuk melakukan peletakan batu pertama pamasangan pancang tapal batas lahan yang masuk HGU,” ujar tokoh masyarakat Singkil, H Sairun, kepada Serambi di ruang pertemuan Partai Amanat Nasional DPRA, Kamis (9/12).
Dihubungi melalui pesan singkat (sms), Gubernur Irwandi membenarkan bahwa ia sudaha menerima kunjungan delegasi warga Aceh Singkil. Ia mengaku akan ke Singkil untuk melakukan pemancangan tapal batas sekaligus berdialog dengan warga setempat. Namun, waktunya belum bisa dia tentukan kapan.
“Upaya untuk menyelesaikan sengketa batas lahan itu terus dilakukan LSM Gempa,” kata Dewan Pembina LSM Gempa, H Sairun dan Ketua LSM Gempa, Jaminuddin.
Ditambahkan bahwa dalam notula rapat yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Setda Aceh, Marwan Sufi SH dan Kasubbag Ketenteraman, Ketertiban, dan Pertanahan Pada Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh M Nizar SH, tercantum dua kesepakatan. Yakni, LSM Gempa dan perwakilan masyarakat pada 22 desa di Aceh Singkil menerima hasil presentasi pengukuran ulang lahan HGU PT Ubertraco/Nafasindo di Singkil yang dilaksanakan tim pengukuran Kanwil BPN Aceh. Di lain sisi, pimpinan PT Nafasindo menyatakan menyerahkan semua keputusan hasil presentasi pengukuran ulang kepada tim fasilitasi sengketa/konflik pertanahan Aceh.
Menurut Sairun, setelah pengukuran ulang dilakukan, muncul persoalan baru di lapangan. Yakni, sekitar sepuluh kampung beserta kantor fasilitas publik, masuk ke dalam HGU.
“Kita minta pemerintah tidak serta merta memedomani berita acara, tetapi haruslah berpedoman pada aturan lain untuk mempertegas bahwa kampung tidak serta merta menjadi HGU. Harus ada aturan lain yang membolehkan pencabutan HGU, terutama yang masuk perkampungan warga. Kebijakan yang melindungi sangat diperlukan serta kita minta perusahaan melepaskan hak atas tanah yang telah masuk dalam perkampungan warga,” ujar Sairun. (swa/c39)
Sumber : Serambinews.com
SINGKIL - Ratusan buruh PT Socfindo, Kebun Lae Butar, Aceh Singkil, melanjutkan aksi mogok kerja hingga hari ketiga, Kamis (9/12) kemarin. Dalam aksi kali ini, selain dimulai dengan sweeping, para buruh yang mogok kerja juga menyandera truk pengangkut kelapa sawit milik perusahan yang lewat ke lokasi mereka berkumpul. Tepatnya di depan pintu masuk perkebunan, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah, Aceh Singkil.
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan bertolak ke Aceh Singkil melakukan peletakan batu pertama pembuatan tapal batas lahan hak guna usaha (HGU) yang selama ini menjadi sengketa panjang antara PT Ubertraco/Nafasindo dengan sekelompok warga di Aceh Singkil. Pembuatan tapal batas HGU itu dilakukan setelah tim pengukuran lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh melakukan pengukuran ulang HGU di Aceh Singkil baru-baru ini.
Terkait mogok kerja di PT Socfindo, amatan Serambi kemarin, belum tampak tanda-tanda perusahan perkebunan kelapa sawit itu akan memenuhi tuntutan para buruh. Yang mereka tuntut adalah kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, yakni Rp 1,3 juta per bulan.
Di sisi lain, Pemkab Aceh Singkil terkesan tutup mata atas persoalan ini. Pasalnya, mogok kerja sudah berlangsung tiga hari, namun pemerintahan Makmursyah Putra belum melakukan upaya apa pun untuk bantu mempercepat penyelesaian perselisihan antara buruh dengan majikannya itu.
Sebagaimana mogok kerja sebelumnya, aksi menuntut hak ini pun kemarin diawali pemogok dengan razia (sweeping) ke dalam areal perkebunan. Mereka mengajak kawan-kawanya untuk ikut serta melakukan aksi serupa. Setelah terkumpul banyak massa, mereka berdiri atau duduk bergerombol-gerombol di depan pintu masuk perkebunan, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah.
Namun, aksi duduk bergerombol sambil ngobrol itu, menjelang sore kemarin berubah jadi mencekam. Penyebabnya, tanpa diketahui siapa yang punya ide, tiba-tiba saja buruh panen itu menghentikan truk pengangkut sawit milik PT Socfindo yang kebetulan lewat menuju pabrik.
Dalam aksi nekatnya itu buruh dodos dan egrek berhasil menyandera dua truk yang penuh dengan muatan tandan buah segar (TBS). Tanpa berkeras sedikit pun, awak truk yang sama-sama buruh di Socfindo, menurut saja begitu dihentikan. Akhirnya, dua truk penangkut TBS menjadi sandera.
Begitupun, ada juga sopir truk yang tak mau berhenti saat distop. Bahkan seorang sopir truk berperawakan kekar tak hirau ketika dihentikan. Ia malah berusaha menyeruduk koleganya yang hendak menghentikan laju truknya dari depan. “Awas, jangan menghalangai! Emang kau yang ngasih aku makan?” sergah sopir tersebut sambil menginjak pedal gas dalam-dalam, sehingga para penyetop berhamburan.
Chairul, salah satu buruh yang mogok mengatakan, mereka telah sepakat akan terus mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Mereka ingin gaji bulanan dinaikkan sesuai UMP Aceh, sehingga dari hanya sejuta rupiah lebih sedikit menjadi Rp 1,3 juta pada Desember ini. Apalagi sebelumnya, para buruh itu mendengar langsung apa yang dikatakan H Syafriadi Manik alias Oyon, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil dan petinggi PT Socfindo yang disaksikan Wakapolres dan petinggi Kodim Singkil bahwa gaji para buruh itu akan dinaikan sesuai UMP Aceh pada Desember 2010. “Tapi nyatanya tidak. Padahal kata-kata mereka sudah kami rekam dan akan terus kami tuntut realisasinya,” kata Chairul yang diamini buruh lainnya.
Hingga berita ini disusun kemarin sore, aksi penyanderaan truk pengangkut TBS itu masih berlangsung. Begitu laju truk berhasil diberhentikan, para buruh langsung teriak, “Naikan gaji!”
Sebagimana diberitakan sebelumnya, mogok kerja tersebut pada hari pertama nyaris diwarnai aksi kekerasan, ketika Aris Sugiarto Centeng Afdeling III, Kebun Socfindo, berusaha menyerang Subandri, buruh pada perusahaan itu.
Penyerangan Subandri dilakukan Aris dengan golok terhunus. Untungnya Subandri tidak terluka, karena aparat keamanan cepat bertindak dengan mengeluarkan tembakan peringatan.
Kejadian tersebut, menurut Kapolsek Gunung Meriah Iptu Hadidin SH, sudah didamaikan secara adat di tinggkat desa. “Kedua belah pihak yang merupakan tetangga sudah membuat surat perdamaian dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,” kata Kapolsek.
Dewan desak Socfindo
Anggota DPRA asal pemilihan Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues, Muslim Aiyub MM meminta manajemen PT Socfindo Lae Butar segera membayar rapel kanaikan gaji pekerja terhitung Januari 2010 sampai sekarang. Kalau perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, maka pekerja harus tetap mogok bekerja sampai persoalan ini dituntaskan.
Saat pertemuan dengan LSM Gerakan Masyarakat Tergusur (Gempa) Aceh Singkil, Kamis (9/12) di DPRA, Muslim mengaku geram terhadap sikap Socfindo yang belum membayar gaji karyawan sesuai ketetapan UMP Aceh Rp 1,3 juta per bulan.
Malah ia menilai, janji kenaikan gaji untuk karyawan perusahaan itu hanya sebatas cek kosong. “Sudah setahun mereka terima jerih payah di bawah UMP. Ini pelanggaran dan perusahaan itu bisa diproses hukum. Saya mendesak perusahaan segera merapel kenaikan gaji pekerja selama setahun,” ujar sarjana hukum ini.
Gubernur akan ke Singkil
Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf berjanji akan berangkat ke Aceh Singkil untuk melakukan peletakan batu pertama pembuatan tapal batas lahan hak guna usaha (HGU). Tapal batas itu selama ini menjadi sumber sengketa antara PT Ubertraco/Nafasindo dengan sekelompok warga Aceh Singkil.
Janji tersebut disampaikan Gubernur Irwandi saat menerima pengurus LSM Gerakan Masyarakat Pembebasan (Gempa) dan tokoh masyarakat Aceh Singkil, Rabu (8/12) malam di Banda Aceh. “Kami diterima Gubernur Aceh. Beliau janji akan Singkil untuk melakukan peletakan batu pertama pamasangan pancang tapal batas lahan yang masuk HGU,” ujar tokoh masyarakat Singkil, H Sairun, kepada Serambi di ruang pertemuan Partai Amanat Nasional DPRA, Kamis (9/12).
Dihubungi melalui pesan singkat (sms), Gubernur Irwandi membenarkan bahwa ia sudaha menerima kunjungan delegasi warga Aceh Singkil. Ia mengaku akan ke Singkil untuk melakukan pemancangan tapal batas sekaligus berdialog dengan warga setempat. Namun, waktunya belum bisa dia tentukan kapan.
“Upaya untuk menyelesaikan sengketa batas lahan itu terus dilakukan LSM Gempa,” kata Dewan Pembina LSM Gempa, H Sairun dan Ketua LSM Gempa, Jaminuddin.
Ditambahkan bahwa dalam notula rapat yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Setda Aceh, Marwan Sufi SH dan Kasubbag Ketenteraman, Ketertiban, dan Pertanahan Pada Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh M Nizar SH, tercantum dua kesepakatan. Yakni, LSM Gempa dan perwakilan masyarakat pada 22 desa di Aceh Singkil menerima hasil presentasi pengukuran ulang lahan HGU PT Ubertraco/Nafasindo di Singkil yang dilaksanakan tim pengukuran Kanwil BPN Aceh. Di lain sisi, pimpinan PT Nafasindo menyatakan menyerahkan semua keputusan hasil presentasi pengukuran ulang kepada tim fasilitasi sengketa/konflik pertanahan Aceh.
Menurut Sairun, setelah pengukuran ulang dilakukan, muncul persoalan baru di lapangan. Yakni, sekitar sepuluh kampung beserta kantor fasilitas publik, masuk ke dalam HGU.
“Kita minta pemerintah tidak serta merta memedomani berita acara, tetapi haruslah berpedoman pada aturan lain untuk mempertegas bahwa kampung tidak serta merta menjadi HGU. Harus ada aturan lain yang membolehkan pencabutan HGU, terutama yang masuk perkampungan warga. Kebijakan yang melindungi sangat diperlukan serta kita minta perusahaan melepaskan hak atas tanah yang telah masuk dalam perkampungan warga,” ujar Sairun. (swa/c39)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 10 Desember 2010
Gaji tak Naik Sesuai UMP Aceh : Ratusan Buruh PT Socfindo Mogok Kerja
* Centeng Nyaris Bacok Buruh
Wed, Dec 8th 2010, 10:38
Polisi Polres Aceh Singkil, Senin (6/12) mengamankan Aris Sugiarto Centeng PT Socfindo karena melakukan penyerangan dengan senjata tajam kepada Subandri buruh perusahan perkebunan kelapa sawit tersebut yang sedang melakukan mogok kerja. SERAMBI/DEDE ROSADI
SINGKIL - Ratusan buruh PT Socfindo di Lae Butar, Aceh Singkil, Senin (6/12) mogok kerja. Mereka berkumpul tanpa kerja di pintu masuk perkebunan kelapa sawit, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah. Sementara buruh lainnya dengan menggunakan sepeda motor, melakukan sweeping kawan-kawan seprofesinya yang tak mau bergabung dalam aksi mereka.
Mogok kerja para buruh kebun dan pabrik kelapa sawit itu dipicu karena PT Socfindo tidak menaikkan gaji mereka sesuai upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2009 yang diberlakukan per 1 Januari 2010, yakni Rp 1,3 juta per bulan.
Mogok kerja yang pada awalnya berlangsung damai itu tiba-tiba berubah mencekam, ketika Aris Sugiarto yang diketahui sebagai Centeng Afdeling III, Kebun Socfindo, berusaha menyerang Subandri, buruh pada perusahan perkebunan tersebut. Penyerangan Subandri dilakukan Aris dengan golok terhunus di tangannya.
Untungnya, Subandri tak sampai terluka, karena aparat keamanan cepat bertinda dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Aris Sugiarto akhirnya diamankan polisi.
Aris bukan saja berperawakan kekar, tapi juga terbilang nekat. Buktinya serangan itu dia lakukan saat berada di tengah-tengah ratusan massa yang melancarkan unjuk rasa. Uniknya lagi, sebelum mencari sasaran, ia sempat menempelkan kedua telapak tangannya di meja sebuah warung, seolah dia sedang minta izin kepada aparat kepolisian yang sedang minum di warung tersebut.
Setelah itu matanya mencari-cari seseorang, lalu berhenti pada sosok pria paruh baya, Subandri yang tak lain adalah buruh di Afdeling III Socfindo. Tanpa ba-bi-bu, Aris Sugiarto mencabut golok dari sarungnya, lalu menyerang Subandri yang saat itu sedang duduk di tengah kerumunan massa.
Melihat tindakan nekat Aris Sugiarto, buruh yang tadinya sedang asyik berrcerita satu sama lain, spontan berhamburan. Beberpa di antaranya malah berusaha menghalau serangan dadakan yang dilancarkan si centeng kebun, Aris. Beruntung, puluhan anggota Polres Aceh Singkil yang sedari tadi berjaga-jaga mengawal demo itu dengan sigap menggagalkan serangan Aris.
Perbedaan sikap
Chairul, salah seorang saksi mata menyebutkan, kejadian itu dipicu perbedaan sikap antara korban dan pelaku terkait mogok kerja tersebut. Disebutkan, Aris Sugiarto merupakan orang perusahan yang tidak setuju ada mogok kerja di PT Socfindo. Ia juga tidak terima sikap Subandri yang mengajak buruh lainya mogok kerja untuk mendesak kenaikan gaji bulanan.
Versi lain menyebutkan, kejadian itu dipicu aksi saling ledek antara buruh dan centeng kebun yang kabarnya masih bertetangga itu. Si centeng marah, karena disebut mata-mata perusahan.
Pemicu mogok
Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata mogok kerja para buruh itu dipicu oleh sikap perusahan tersebut yang tidak mau menaikkan gaji buruhnya sesuai UMP Aceh, yakni Rp 1,3 juta per bulan.
Para pengunjuk rasa jengkel, mengapa gaji tak jua dinaikkan, padahal pada aksi unjuk rasa dan mogok kerja sebelumnya, perusahan berjanji akan memenuhi tuntutan buruh egrek dan dodos tersebut. Kala itu, H Syafriadi Manik alias Oyon, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, muspida, dan petinggi PT Socfindo di hadapan buruh dan mahasiswa menyatakan akan memenuhi tuntutan buruh dengan menaikkan gaji mulai Desember 2010 serta membayar kekurangan gaji buruh sejak diberlakukannya UMP Aceh per 1 Januari 2010. “Namun, jangankan membayar kekurangan, gaji saja tidak dinaikkan. Tetap dibayarkan Rp 1.005.000 per bulan, makanya kami mogok kerja,” kata seorang buruh.(c39)
Sumber : Serambinews.com
Wed, Dec 8th 2010, 10:38
Polisi Polres Aceh Singkil, Senin (6/12) mengamankan Aris Sugiarto Centeng PT Socfindo karena melakukan penyerangan dengan senjata tajam kepada Subandri buruh perusahan perkebunan kelapa sawit tersebut yang sedang melakukan mogok kerja. SERAMBI/DEDE ROSADI
SINGKIL - Ratusan buruh PT Socfindo di Lae Butar, Aceh Singkil, Senin (6/12) mogok kerja. Mereka berkumpul tanpa kerja di pintu masuk perkebunan kelapa sawit, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah. Sementara buruh lainnya dengan menggunakan sepeda motor, melakukan sweeping kawan-kawan seprofesinya yang tak mau bergabung dalam aksi mereka.
Mogok kerja para buruh kebun dan pabrik kelapa sawit itu dipicu karena PT Socfindo tidak menaikkan gaji mereka sesuai upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2009 yang diberlakukan per 1 Januari 2010, yakni Rp 1,3 juta per bulan.
Mogok kerja yang pada awalnya berlangsung damai itu tiba-tiba berubah mencekam, ketika Aris Sugiarto yang diketahui sebagai Centeng Afdeling III, Kebun Socfindo, berusaha menyerang Subandri, buruh pada perusahan perkebunan tersebut. Penyerangan Subandri dilakukan Aris dengan golok terhunus di tangannya.
Untungnya, Subandri tak sampai terluka, karena aparat keamanan cepat bertinda dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Aris Sugiarto akhirnya diamankan polisi.
Aris bukan saja berperawakan kekar, tapi juga terbilang nekat. Buktinya serangan itu dia lakukan saat berada di tengah-tengah ratusan massa yang melancarkan unjuk rasa. Uniknya lagi, sebelum mencari sasaran, ia sempat menempelkan kedua telapak tangannya di meja sebuah warung, seolah dia sedang minta izin kepada aparat kepolisian yang sedang minum di warung tersebut.
Setelah itu matanya mencari-cari seseorang, lalu berhenti pada sosok pria paruh baya, Subandri yang tak lain adalah buruh di Afdeling III Socfindo. Tanpa ba-bi-bu, Aris Sugiarto mencabut golok dari sarungnya, lalu menyerang Subandri yang saat itu sedang duduk di tengah kerumunan massa.
Melihat tindakan nekat Aris Sugiarto, buruh yang tadinya sedang asyik berrcerita satu sama lain, spontan berhamburan. Beberpa di antaranya malah berusaha menghalau serangan dadakan yang dilancarkan si centeng kebun, Aris. Beruntung, puluhan anggota Polres Aceh Singkil yang sedari tadi berjaga-jaga mengawal demo itu dengan sigap menggagalkan serangan Aris.
Perbedaan sikap
Chairul, salah seorang saksi mata menyebutkan, kejadian itu dipicu perbedaan sikap antara korban dan pelaku terkait mogok kerja tersebut. Disebutkan, Aris Sugiarto merupakan orang perusahan yang tidak setuju ada mogok kerja di PT Socfindo. Ia juga tidak terima sikap Subandri yang mengajak buruh lainya mogok kerja untuk mendesak kenaikan gaji bulanan.
Versi lain menyebutkan, kejadian itu dipicu aksi saling ledek antara buruh dan centeng kebun yang kabarnya masih bertetangga itu. Si centeng marah, karena disebut mata-mata perusahan.
Pemicu mogok
Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata mogok kerja para buruh itu dipicu oleh sikap perusahan tersebut yang tidak mau menaikkan gaji buruhnya sesuai UMP Aceh, yakni Rp 1,3 juta per bulan.
Para pengunjuk rasa jengkel, mengapa gaji tak jua dinaikkan, padahal pada aksi unjuk rasa dan mogok kerja sebelumnya, perusahan berjanji akan memenuhi tuntutan buruh egrek dan dodos tersebut. Kala itu, H Syafriadi Manik alias Oyon, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, muspida, dan petinggi PT Socfindo di hadapan buruh dan mahasiswa menyatakan akan memenuhi tuntutan buruh dengan menaikkan gaji mulai Desember 2010 serta membayar kekurangan gaji buruh sejak diberlakukannya UMP Aceh per 1 Januari 2010. “Namun, jangankan membayar kekurangan, gaji saja tidak dinaikkan. Tetap dibayarkan Rp 1.005.000 per bulan, makanya kami mogok kerja,” kata seorang buruh.(c39)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 09 Desember 2010
Nelayan Minta Sektor Perikanan Diprioritas
Sun, Dec 5th 2010, 11:13
SINGKIL - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Aceh Singkil, meminta pemkab setempat menjadikan sektor perikanan sebagai prioritas pembangunan 2011. Pasalnya selama ini nelayan di daerah ini masih hidup miskin, padahal sumber daya alam di bidang perikanan sangat potensial untuk dikembangkan.
Ketua HNSI Aceh Singkil, H Rosaman Hasmy pada Serambi, Sabtu (4/12) mengatakan, sudah saatnya eksekutif dan legislatif memberikan porsi anggaran yang lebih besar bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Agar hidup nelayan tidak terus miskin di tengah sumber daya alam melimpah. “HNSI sudah menemui komisi B dan D DPRK Aceh Singkil, katanya 2011 akan memprioritaskan pembangunan pada sektor perikanan. Mudah-mudahan terlaksana,” kata Rosman.
Selama ini lanjutnya, nelayan Aceh Singkil masih tertinggal jauh dari nelayan daerah lain. Disebutkan, hampir 99 persen nelayan di daerah ini menggunkan alat tangkap ikan tradisional, sehingga penghasilan yang diperolehnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Jika pemerintah mengembangkan sektor perikanan keramba misalnya, nelayan yang selama ini bergantung pada mencari nafkah hidup di laut, bisa memiliki alternatif lain dalam mencari penghasilan.
Aceh Singkil memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perikanan, dengan luas laut Singkil 3.367,63 kilometer (Km). Jumlah potensi lestari ikan sebanyak 29.154 ton, ditunjang rumah tangga perikanan sekitar 4.868 kepala keluarga (KK), belum ditambah sektor perikanan darat/budidaya, perairan umum dan produksi hasil ikan lainnya.
Sayangnya berbagai permasalahan dari tahun ketahun masih saja mengganjal untuk mengembangkan sektor perikanan tersebut. Seperti industri perikananpun masih terbatas dan belum dikelola secara propesional.(c39)
Sumber : Serambinews.com
SINGKIL - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Aceh Singkil, meminta pemkab setempat menjadikan sektor perikanan sebagai prioritas pembangunan 2011. Pasalnya selama ini nelayan di daerah ini masih hidup miskin, padahal sumber daya alam di bidang perikanan sangat potensial untuk dikembangkan.
Ketua HNSI Aceh Singkil, H Rosaman Hasmy pada Serambi, Sabtu (4/12) mengatakan, sudah saatnya eksekutif dan legislatif memberikan porsi anggaran yang lebih besar bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Agar hidup nelayan tidak terus miskin di tengah sumber daya alam melimpah. “HNSI sudah menemui komisi B dan D DPRK Aceh Singkil, katanya 2011 akan memprioritaskan pembangunan pada sektor perikanan. Mudah-mudahan terlaksana,” kata Rosman.
Selama ini lanjutnya, nelayan Aceh Singkil masih tertinggal jauh dari nelayan daerah lain. Disebutkan, hampir 99 persen nelayan di daerah ini menggunkan alat tangkap ikan tradisional, sehingga penghasilan yang diperolehnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Jika pemerintah mengembangkan sektor perikanan keramba misalnya, nelayan yang selama ini bergantung pada mencari nafkah hidup di laut, bisa memiliki alternatif lain dalam mencari penghasilan.
Aceh Singkil memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perikanan, dengan luas laut Singkil 3.367,63 kilometer (Km). Jumlah potensi lestari ikan sebanyak 29.154 ton, ditunjang rumah tangga perikanan sekitar 4.868 kepala keluarga (KK), belum ditambah sektor perikanan darat/budidaya, perairan umum dan produksi hasil ikan lainnya.
Sayangnya berbagai permasalahan dari tahun ketahun masih saja mengganjal untuk mengembangkan sektor perikanan tersebut. Seperti industri perikananpun masih terbatas dan belum dikelola secara propesional.(c39)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 08 Desember 2010
Batas Akhir Pengembalian Uang Daerah 10 Desember
Sat, Dec 4th 2010, 11:38
SINGKIL - Pengembalian keuangan daerah Kabupaten Aceh Singkil, dideadline paling lambat pada Jumat (10/12) mendatang. Jika dalam batas waktu itu belum dulunasi, maka oknum pejabat dan mantan pejabat yang menyebabkan raibnya keuangan itu akan diselesaikan melalui jalur hukum.
Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat, Aceh Singkil, H Alamsyah SH di dampingi Kepala Bagian Hukum Sekdakab Ahmad Rifai SH, Kamis (2/12). Kerugian keuangan daerah yang telah menjadi temuan BPK RI Aceh, antara lain, pembayaran tunjangan akhir masa jabatan DPRD Aceh Singkil periode 1999-2004 yang masih belum disetor ke kas daerah Rp 204.000.000. Kemudian pengeluaran tahun 2005 pada kas Sekda belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 302.256.815. "Kita sudah menggelar rapat tuntutan perbendaharan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dengan memanggil para pihak yang terlibat. Hasilnya sudah kita sampaikan agar segera mengembalikan keuangan daerah dengan batas waktu 10 Desember 2010," tegas Alamsyah.
Alamsyah menyebutkan, pihaknya selalu menindak lanjuti temuan BPK menganai kerugian keuangan daerah, namun ada saja yang membandel, tidak mau menunjukan itikad baik mengembalikan uang negara. Disebutkan, pihaknya fokus penyelesai kerugian di DPRK dan Sekdakab, karena pada kasus lain ada upaya melakukan penyelesaian. "Apabila sampai tanggal yang sudah ditentukan tidak melunasi, secara otomatis jalur hukum akan ditempuh," tambah Ahmad Rifai.
Sebagaiman diberitakan, berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, oleh BPK RI Aceh. Kerugian keuangan daerah ini yang belum dikembalikan Rp 1.532.293.834,72, terjadi dalam enam kasus, dua diantaranya telah diangsur Rp 165.500.000. Dari enam kasus kerugian tersebut yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dua kasus Rp 769.427.219,72, telah dianggsur Rp 107.000.000, sehingga tersisa Rp 662.427.219,72. Sementara kerugian yang baru berupa informasi Rp 762.866.615, terdiri atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009, yang telah diangsur Rp 58.500.000, tersisa Rp 704.366.615.
Dirincikan empat kasus kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK, terjadi pada 2004 dan 2005 masing-masing, pembayaran tunjangan akhir masa jabatan DPRD Rp 262.500.000. Atas kasus tersebut telah disetor Rp 58.500.000, sisanya Rp 204.000.000 sampai saat ini belum disetor. Kemudian pengeluaran tahun 2005 pada kas sekda belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 302.256.815. Selanjutnya LHP BPK atas LKPD tahun 2006, duplikasi pembayaran perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Rp 30.519.800. Kasus terakhir berdasarkan LHP BPK atas LKPD tahun 2007 yaitu pengembalian pinjaman dana bergulir macet mulai 2003 sampai dengan 2007 sebesar Rp 167.590.000.
Diselamatkan
Di sisi lain Alamsyah mengklaim hingga November 2010 ini, pihaknya telah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 468.129.866,47 baik dari instansi pemerintahan maupun rekanan. Masing-masing dari Dinas Peternakan Rp 31.788.500, Pertanian Rp 28.310.250, Satpol PP dan WH Rp 850.000, dan RSUD Rp 137.165.692,47. Kemudian Ketahanan Pangan Rp 39.214.697, Setdakab Rp 26.500.000, DPKKD Rp 6.500.000, rekanan Rp 44.826.104, Dinas Pariwisata Rp 20.500.000 dan DPRK Rp 58.500.000. Selanjutnya Dinas Koperasi Rp 125.027.367, bagian ekonomi Rp 13.100.000 dan BPD Rp 26.250.000.(c39)
sumber : Serambinews.com
SINGKIL - Pengembalian keuangan daerah Kabupaten Aceh Singkil, dideadline paling lambat pada Jumat (10/12) mendatang. Jika dalam batas waktu itu belum dulunasi, maka oknum pejabat dan mantan pejabat yang menyebabkan raibnya keuangan itu akan diselesaikan melalui jalur hukum.
Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat, Aceh Singkil, H Alamsyah SH di dampingi Kepala Bagian Hukum Sekdakab Ahmad Rifai SH, Kamis (2/12). Kerugian keuangan daerah yang telah menjadi temuan BPK RI Aceh, antara lain, pembayaran tunjangan akhir masa jabatan DPRD Aceh Singkil periode 1999-2004 yang masih belum disetor ke kas daerah Rp 204.000.000. Kemudian pengeluaran tahun 2005 pada kas Sekda belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 302.256.815. "Kita sudah menggelar rapat tuntutan perbendaharan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dengan memanggil para pihak yang terlibat. Hasilnya sudah kita sampaikan agar segera mengembalikan keuangan daerah dengan batas waktu 10 Desember 2010," tegas Alamsyah.
Alamsyah menyebutkan, pihaknya selalu menindak lanjuti temuan BPK menganai kerugian keuangan daerah, namun ada saja yang membandel, tidak mau menunjukan itikad baik mengembalikan uang negara. Disebutkan, pihaknya fokus penyelesai kerugian di DPRK dan Sekdakab, karena pada kasus lain ada upaya melakukan penyelesaian. "Apabila sampai tanggal yang sudah ditentukan tidak melunasi, secara otomatis jalur hukum akan ditempuh," tambah Ahmad Rifai.
Sebagaiman diberitakan, berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, oleh BPK RI Aceh. Kerugian keuangan daerah ini yang belum dikembalikan Rp 1.532.293.834,72, terjadi dalam enam kasus, dua diantaranya telah diangsur Rp 165.500.000. Dari enam kasus kerugian tersebut yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dua kasus Rp 769.427.219,72, telah dianggsur Rp 107.000.000, sehingga tersisa Rp 662.427.219,72. Sementara kerugian yang baru berupa informasi Rp 762.866.615, terdiri atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009, yang telah diangsur Rp 58.500.000, tersisa Rp 704.366.615.
Dirincikan empat kasus kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK, terjadi pada 2004 dan 2005 masing-masing, pembayaran tunjangan akhir masa jabatan DPRD Rp 262.500.000. Atas kasus tersebut telah disetor Rp 58.500.000, sisanya Rp 204.000.000 sampai saat ini belum disetor. Kemudian pengeluaran tahun 2005 pada kas sekda belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 302.256.815. Selanjutnya LHP BPK atas LKPD tahun 2006, duplikasi pembayaran perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Rp 30.519.800. Kasus terakhir berdasarkan LHP BPK atas LKPD tahun 2007 yaitu pengembalian pinjaman dana bergulir macet mulai 2003 sampai dengan 2007 sebesar Rp 167.590.000.
Diselamatkan
Di sisi lain Alamsyah mengklaim hingga November 2010 ini, pihaknya telah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 468.129.866,47 baik dari instansi pemerintahan maupun rekanan. Masing-masing dari Dinas Peternakan Rp 31.788.500, Pertanian Rp 28.310.250, Satpol PP dan WH Rp 850.000, dan RSUD Rp 137.165.692,47. Kemudian Ketahanan Pangan Rp 39.214.697, Setdakab Rp 26.500.000, DPKKD Rp 6.500.000, rekanan Rp 44.826.104, Dinas Pariwisata Rp 20.500.000 dan DPRK Rp 58.500.000. Selanjutnya Dinas Koperasi Rp 125.027.367, bagian ekonomi Rp 13.100.000 dan BPD Rp 26.250.000.(c39)
sumber : Serambinews.com
Selasa, 07 Desember 2010
Aceh Singkil Butuh Dua PKS
Thu, Dec 2nd 2010, 11:33
SINGKIL - Setidaknya dalam lima tahun ke depan Kabupaten Aceh Singkil membutuhkan dua pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menampung hasil kelapa sawit dari kebun petani. Jika tidak segera dibangun dipastikan pabrik yang sudah ada sekarang tidak akan mampu menampung lagi, ujung-ujungnya petani yang dirugikan.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil Momod Suhara, pada Serambi, Rabu (1/12) mengatakan pada tahun 2009 saja produksi kelapa sawit petani mencapai 700 ton per hari. “Pada tahun 2010 produksinya meningkat cukup tinggi, karena dari 11 kecamatan di Aceh Singkil, 8 kecamatan semua masyarakatnya menanam sawit. Untuk data lengkapnya masih dilakukan pendataan. Masyarakat tertarik menanam sawit karena harganya cukup bagus, sekarang saja sekitar Rp 1.400 per kilo,” kata Momod.
Disebutkan luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini mencapai 19.000 hektare (Ha). Terdiri dari tanaman menghasilakan (TM) 10.000 Ha, dan tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 9.000 Ha. Diperkirakan dalam 2 tahun kedepan TBM sudah berproduksi. Menurut Momod Suhara kalau tidak diantisipasi dengan pembangunan PKS baru, dikhawatirkan sawit petani sulit ditampung di pabrik milik perusahan, mengingat mereka juga punya kebun.
Momod menyatakan, Pemkab Aceh Singkil sejauh ini terus mengundang investor agar mau membuat pabrik kelapa sawit di daerah ini. Bahkan lanjutnya telah ada delapan investor yang menyatakan ketertarikannya. Namun sayangnya belum ada yang serius sehingga tidak kunjung terealisasi. “Pada hal kalau investor serius Pemkab siap bekerja sama,” pungkasnya.(c39)
Sumber : Serambinews.com
SINGKIL - Setidaknya dalam lima tahun ke depan Kabupaten Aceh Singkil membutuhkan dua pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menampung hasil kelapa sawit dari kebun petani. Jika tidak segera dibangun dipastikan pabrik yang sudah ada sekarang tidak akan mampu menampung lagi, ujung-ujungnya petani yang dirugikan.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil Momod Suhara, pada Serambi, Rabu (1/12) mengatakan pada tahun 2009 saja produksi kelapa sawit petani mencapai 700 ton per hari. “Pada tahun 2010 produksinya meningkat cukup tinggi, karena dari 11 kecamatan di Aceh Singkil, 8 kecamatan semua masyarakatnya menanam sawit. Untuk data lengkapnya masih dilakukan pendataan. Masyarakat tertarik menanam sawit karena harganya cukup bagus, sekarang saja sekitar Rp 1.400 per kilo,” kata Momod.
Disebutkan luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini mencapai 19.000 hektare (Ha). Terdiri dari tanaman menghasilakan (TM) 10.000 Ha, dan tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 9.000 Ha. Diperkirakan dalam 2 tahun kedepan TBM sudah berproduksi. Menurut Momod Suhara kalau tidak diantisipasi dengan pembangunan PKS baru, dikhawatirkan sawit petani sulit ditampung di pabrik milik perusahan, mengingat mereka juga punya kebun.
Momod menyatakan, Pemkab Aceh Singkil sejauh ini terus mengundang investor agar mau membuat pabrik kelapa sawit di daerah ini. Bahkan lanjutnya telah ada delapan investor yang menyatakan ketertarikannya. Namun sayangnya belum ada yang serius sehingga tidak kunjung terealisasi. “Pada hal kalau investor serius Pemkab siap bekerja sama,” pungkasnya.(c39)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Desember 2010
Kodim Singkil Sosialisasikan Siaga Bencana
Thu, Dec 2nd 2010, 11:27
SINGKIL - Komando Distrik Militer (Kodim) 0109/Singkil melakukan sosialisasi siaga bencana kepada masyarakat di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Sosialisasi yang diberikan antara lain prosedur penanggulangan bencana, lokasi dan jalur evakuasi, serta sosialisasi kawasan rawan bencana alam di daerah ini. Kegiatan yang dihadiri berbagai elemen tokoh masyarakat tersebut berlangsung, Rabu (1/12) di Aula Makodim setempat, Kampung Baru, Singkil Utara.
“Di beberapa tempat potensi bencana di wilayah kita (Aceh Singkil-red) sangat mungkin terjadi. Makanya masyarakatnya perlu diberi pengetahuan tanggap bencana,” kata Dandim Aceh Singkil, Letkol Riswanto.
Di sebutkan, jalur atau lokasi evakuasi yang telah ditentukan bila sewaktu-waktu datang bencana, antara lain Stadion Ketapang Indah, Pulau Aceh dan Kampung Baru, Singkil Utara. Sedangkan bagi warga kepulauan dengan membiasakan menaruh perahu dalam kondisi siap dipergunakan dalam keadaan darurat. Dandim juga menghimbau agar badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Aceh Singkil segera terbentuk.
Selain sosialisasi siaga bencana, Dandim juga menghimbau agar masyarakat menyikapi peningkatan suhu politik secara positif menjelang Pilkada 2011 mendatang. Kemudian bila menemukan masyarakat yang memiliki senjata api illegal segera dikomunikasikan dengan aparat untuk diserahkan secara suka rela.(c39)
Sumber : Serambinews.com
SINGKIL - Komando Distrik Militer (Kodim) 0109/Singkil melakukan sosialisasi siaga bencana kepada masyarakat di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Sosialisasi yang diberikan antara lain prosedur penanggulangan bencana, lokasi dan jalur evakuasi, serta sosialisasi kawasan rawan bencana alam di daerah ini. Kegiatan yang dihadiri berbagai elemen tokoh masyarakat tersebut berlangsung, Rabu (1/12) di Aula Makodim setempat, Kampung Baru, Singkil Utara.
“Di beberapa tempat potensi bencana di wilayah kita (Aceh Singkil-red) sangat mungkin terjadi. Makanya masyarakatnya perlu diberi pengetahuan tanggap bencana,” kata Dandim Aceh Singkil, Letkol Riswanto.
Di sebutkan, jalur atau lokasi evakuasi yang telah ditentukan bila sewaktu-waktu datang bencana, antara lain Stadion Ketapang Indah, Pulau Aceh dan Kampung Baru, Singkil Utara. Sedangkan bagi warga kepulauan dengan membiasakan menaruh perahu dalam kondisi siap dipergunakan dalam keadaan darurat. Dandim juga menghimbau agar badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Aceh Singkil segera terbentuk.
Selain sosialisasi siaga bencana, Dandim juga menghimbau agar masyarakat menyikapi peningkatan suhu politik secara positif menjelang Pilkada 2011 mendatang. Kemudian bila menemukan masyarakat yang memiliki senjata api illegal segera dikomunikasikan dengan aparat untuk diserahkan secara suka rela.(c39)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)