Menanti Jalan Singkil-Trumon

Wed, Apr 27th 2011, 08:03

Sadri Ondang Jaya - Opini
HARI ini, Rabu, 27 April 2011, Kabupaten Aceh Singkil memperingati hari jadi ke-XII. Selama kabupaten ini berdiri, ada salah satu keinginan masyarakat yang belum terealisasi. Yaitu, pembangunan ruas jalan baru Singkil-Bulusema, Trumon (Aceh Selatan) melalui lintas Kuala Baru.

Pembangunan infrastruktur ini, agaknya perlu mendapat respons dan dukungan positif dari semua pihak. Terutama, dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Kalau bisa ini menjadi “kado istimewa” untuk Aceh Singkil dalam usianya yang ke dua belas tahun ini.

Sebab, pembangunan jalan di ceruk pesisir pantai ini, sangat strategis, urgensi dan segala-galanya bagi masyarakat Aceh Singkil. Dengan adanya jalan ini bukan saja membuka Aceh Singkil dan Aceh Selatan dari keterisoliran. Tetapi juga akan menumbuhkan sentra-sentra baru perekonomian rakyat.

Masyarakat yang ingin menjual hasil cocok tanam dan alam ke daerah lain pun menjadi lebih mudah. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat kawasan jalan di dua daerah itu, akan lebih cepat dan signifikan. Dan rakyat pun semakin makmur.

Karena ketidakadaan jalan terebos, yang datang ke Aceh Singkil, selama ini, adalah orang Singkil sendiri. Oleh sebab pulang kampung--melihat sanak famili--atau karena setelah bepergian dari daerah lain. Kalau pun ada orang lain yang berkunjung ke Singkil sangat minim dan karena ada keperluan. Misalnya, keperluan dinas. Setelah urusan selesai, mereka balik kanan, pulang ke daerah asal, dengan melalui pintu masuk (datang).

Datang ke Singkil ibarat menuju rumah di gang buntu, masuk dari gang itu dan keluar dari gang itu lagi. Aceh Singkil tidak mempunyai jalan penghubung (punya akses) dengan daerah-daerah lain di Aceh. Singkil bagaikan kota yang kurang gairah. Akibatnya, membuat akselerasi dan dinamika penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lambat serta akses informasi dan transpotasi minim. Sehingga dari aspek ini, daerah yang berjuluk negeri Syekh Abdurrauf, tergolong daerah terbelakang dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh.

Jika ruas jalan baru sepanjang 50,8 km ini dibangun, Singkil tidak lagi terisolir. Ia akan menjadi kota transit antara beberapa kabupaten/kota. Masyarakat pesisir pantai Sumatera Utara yang mau berpergian ke daerah pesisir pantai Barat Aceh menjadi lebih mudah. Jarak dan waktu tempuh pun menjadi sangat dekat dan singkat dibandingkan melalui jalan Subulussalam-Aceh Selatan.

Kalau dari Singkil menuju Tapaktuan melalui Kota Sibulussalam mencapai jarak tempuh sekitar 157 km, sedangkan dari Singkil ke Tapaktuan melalui jalan yang bakal dibangun (Kuala Baru-Bulusema), hanya 50 km saja. Jadi bisa diperpendek jarak mencapai 107 km.

Pembangunan ruas jalan ini, sebagiannya melintasi kawasan ekosistem Leuser (KEL). Sehingga ada pihak-pihak “menghadangnya” dengan mengatasnamakan “cinta lingkungan”. Mereka berkampanye, bila jalan ini dibangun lingkungan akan rusak. KEL merupakan paru-paru dunia.

Propaganda itu benar. Namun selama ini, mereka lupa dengan kemiskinan yang telah berpuluh-puluh tahun mendera masyarakat karena ketidakadaan akses ke luar (terisolir). Maunya, ada keseimbangan. Manusia sejahtera lingkungan tetap lestari.

Dulu, Papua disebut sebagai bola Asia-Pasifik yang harus diselamatkan dan dijaga kelestarian hutannya. Kanyataan hari ini di sana hutan telah rusak, karena telah berdiri Freeport yang keuntungannya sangat minim bagi rakyat.

Seorang teman nyeletuk, jangan-jangan “pahlawan” lingkungan dan orang luar (Eropa) itu, menganjurkan pelestarian kawasan Ekosistem Leuser, bertujuan, agar potensi alam tidak pernah dinikmati rakyat. Akhirnya, rakyat tetap miskin, kerdil, dan lemah. Sehingga, mudah dijajah.

Bijak
Dari diskursus di atas, pembangunan ruas jalan baru ini, memerlukan pertimbangan, analisa yang matang dan bijak. Prinsif kearifan dan kehati-hatian perlu diterapkan. Sebab, itu tadi, sebagian ruas jalan yang mau dibangun, akan melalui titik hutan suaka marga satwa.

Karena ini kawasan hutan lindung, paling tidak terlebih dulu harus dilakukan pertimbangan aspek hukum, teknis, sosial, ekonomi, dan risiko yang terkait dengan kondisi sekitarnya.Tegasnya, pembangunan jalan ini, harus selaras dengan faktor ekologis, sosiologis, aspek formil dan teknisnya.

Ini dilakukan karena pembangunan jalan terkait dengan kondisi lahan dan geologi serta isu internasional tentang pelestarian lingkungan hidup. Banyak sekali aturan-aturan dan “opini” yang menganjal pembangunan jalan ini. Kalau pembangunan jalan dilanjutkan semata-mata mengandalkan “semangat” membangun agar terbebas dari keterisoliran, dan keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Hal ini akan menjadi, preseden buruk. Bahkan “bumerang”.

Bisa-bisa kita akan digugat. Sebab, pembangunan jalan ini telah berbenturan dengan berbagai kepentingan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung negara. Apalagi KEL, sudah menjadi isu dan milik dunia internasional. Dari aspek pertumbuhan ekonomi dan sosiologis, pembangunan ruas jalan Singkil-Blusema sangat urgensif dan mendesak. Kalau dipertanyakan pada masyarakat, pembangunan jalan ini sangat penting. Masyarakat berasumsi, sejatinya tujuan pembangunan, adalah membangun manusia. Bukan hewan atau tumbuhan. Apa artinya kemerdekaan dan pembangunan, kalau hidup masyarakatnya melarat, terlunta-lunta, dan miskin papa. Sementara monyet, harimau, gajah, tumbuhan, dan satwa lainnnya hidup dalam kesenangan. Ini jelas, sesuatu yang absurd.

Solusi
Tidak bisa dipungkiri, adanya akses transportasi di kawasan hutan, dapat menyebabkan maraknya pencurian kayu dan KEL akan luluh lantak. Namun, ilegal loging ini, tidak perlu dikuatirkan. Justru masyarakat Aceh Singkil, secara turun-temurun telah menjaga dan melestarikan hutan (Leuser).

Kalau hutan Aceh Singkil rusak, yang pertama menderita adalah masyarakat setempat. Apalagi pembangunan ruas jalan Singkil-Bulusema merupakan kebutuhan dan kehendak yang kuat dari masyarakat. Jadi segala konsekuensi dan solusi yang konstruktif pasti mendapat dukungan dari mereka.

Kemudian ada tawaran jalan keluar yang saling menguntungkan (win-win solusion). Pertama, pembangunan ruas jalan disesuaikan saja dengan kebutuhan publik. Tidak usah lebar jalan sampai 12 meter. Cukup 6 meter atau 4,5 meter saja. Dua, sepanjang jalan, di pingir kanan dan kirinya, dibuat pagar. Agar masyarakat tidak merambah kawasan hutan. Tiga, perlu partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Empat, dibuat perangkat aturan yang sifatnya memberikan penghargaan kepada yang melestarikan dan menanam hutan. Kemudian memberikan hukuman denda bagi siapa yang merambah hutan.

Prinsif keseimbangan harus menjadi “panglima”, pembangunan jalan Singkil-Bulusema tetap jadi. Satwa di KEL pun tidak terganggu. Pepatah “ibarat mengambil rambut dalam tepung” berlaku di sini.

* Penulis adalah pengurus KNPI Aceh Singkil.

Sumber : Serambinews.com