* Gubernur Respons Sengketa Tapal Batas
SINGKIL - Ratusan buruh PT Socfindo, Kebun Lae Butar, Aceh Singkil, melanjutkan aksi mogok kerja hingga hari ketiga, Kamis (9/12) kemarin. Dalam aksi kali ini, selain dimulai dengan sweeping, para buruh yang mogok kerja juga menyandera truk pengangkut kelapa sawit milik perusahan yang lewat ke lokasi mereka berkumpul. Tepatnya di depan pintu masuk perkebunan, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah, Aceh Singkil.
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan bertolak ke Aceh Singkil melakukan peletakan batu pertama pembuatan tapal batas lahan hak guna usaha (HGU) yang selama ini menjadi sengketa panjang antara PT Ubertraco/Nafasindo dengan sekelompok warga di Aceh Singkil. Pembuatan tapal batas HGU itu dilakukan setelah tim pengukuran lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh melakukan pengukuran ulang HGU di Aceh Singkil baru-baru ini.
Terkait mogok kerja di PT Socfindo, amatan Serambi kemarin, belum tampak tanda-tanda perusahan perkebunan kelapa sawit itu akan memenuhi tuntutan para buruh. Yang mereka tuntut adalah kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, yakni Rp 1,3 juta per bulan.
Di sisi lain, Pemkab Aceh Singkil terkesan tutup mata atas persoalan ini. Pasalnya, mogok kerja sudah berlangsung tiga hari, namun pemerintahan Makmursyah Putra belum melakukan upaya apa pun untuk bantu mempercepat penyelesaian perselisihan antara buruh dengan majikannya itu.
Sebagaimana mogok kerja sebelumnya, aksi menuntut hak ini pun kemarin diawali pemogok dengan razia (sweeping) ke dalam areal perkebunan. Mereka mengajak kawan-kawanya untuk ikut serta melakukan aksi serupa. Setelah terkumpul banyak massa, mereka berdiri atau duduk bergerombol-gerombol di depan pintu masuk perkebunan, Desa Tunas Harapan, Gunung Meriah.
Namun, aksi duduk bergerombol sambil ngobrol itu, menjelang sore kemarin berubah jadi mencekam. Penyebabnya, tanpa diketahui siapa yang punya ide, tiba-tiba saja buruh panen itu menghentikan truk pengangkut sawit milik PT Socfindo yang kebetulan lewat menuju pabrik.
Dalam aksi nekatnya itu buruh dodos dan egrek berhasil menyandera dua truk yang penuh dengan muatan tandan buah segar (TBS). Tanpa berkeras sedikit pun, awak truk yang sama-sama buruh di Socfindo, menurut saja begitu dihentikan. Akhirnya, dua truk penangkut TBS menjadi sandera.
Begitupun, ada juga sopir truk yang tak mau berhenti saat distop. Bahkan seorang sopir truk berperawakan kekar tak hirau ketika dihentikan. Ia malah berusaha menyeruduk koleganya yang hendak menghentikan laju truknya dari depan. “Awas, jangan menghalangai! Emang kau yang ngasih aku makan?” sergah sopir tersebut sambil menginjak pedal gas dalam-dalam, sehingga para penyetop berhamburan.
Chairul, salah satu buruh yang mogok mengatakan, mereka telah sepakat akan terus mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Mereka ingin gaji bulanan dinaikkan sesuai UMP Aceh, sehingga dari hanya sejuta rupiah lebih sedikit menjadi Rp 1,3 juta pada Desember ini. Apalagi sebelumnya, para buruh itu mendengar langsung apa yang dikatakan H Syafriadi Manik alias Oyon, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil dan petinggi PT Socfindo yang disaksikan Wakapolres dan petinggi Kodim Singkil bahwa gaji para buruh itu akan dinaikan sesuai UMP Aceh pada Desember 2010. “Tapi nyatanya tidak. Padahal kata-kata mereka sudah kami rekam dan akan terus kami tuntut realisasinya,” kata Chairul yang diamini buruh lainnya.
Hingga berita ini disusun kemarin sore, aksi penyanderaan truk pengangkut TBS itu masih berlangsung. Begitu laju truk berhasil diberhentikan, para buruh langsung teriak, “Naikan gaji!”
Sebagimana diberitakan sebelumnya, mogok kerja tersebut pada hari pertama nyaris diwarnai aksi kekerasan, ketika Aris Sugiarto Centeng Afdeling III, Kebun Socfindo, berusaha menyerang Subandri, buruh pada perusahaan itu.
Penyerangan Subandri dilakukan Aris dengan golok terhunus. Untungnya Subandri tidak terluka, karena aparat keamanan cepat bertindak dengan mengeluarkan tembakan peringatan.
Kejadian tersebut, menurut Kapolsek Gunung Meriah Iptu Hadidin SH, sudah didamaikan secara adat di tinggkat desa. “Kedua belah pihak yang merupakan tetangga sudah membuat surat perdamaian dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,” kata Kapolsek.
Dewan desak Socfindo
Anggota DPRA asal pemilihan Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues, Muslim Aiyub MM meminta manajemen PT Socfindo Lae Butar segera membayar rapel kanaikan gaji pekerja terhitung Januari 2010 sampai sekarang. Kalau perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, maka pekerja harus tetap mogok bekerja sampai persoalan ini dituntaskan.
Saat pertemuan dengan LSM Gerakan Masyarakat Tergusur (Gempa) Aceh Singkil, Kamis (9/12) di DPRA, Muslim mengaku geram terhadap sikap Socfindo yang belum membayar gaji karyawan sesuai ketetapan UMP Aceh Rp 1,3 juta per bulan.
Malah ia menilai, janji kenaikan gaji untuk karyawan perusahaan itu hanya sebatas cek kosong. “Sudah setahun mereka terima jerih payah di bawah UMP. Ini pelanggaran dan perusahaan itu bisa diproses hukum. Saya mendesak perusahaan segera merapel kenaikan gaji pekerja selama setahun,” ujar sarjana hukum ini.
Gubernur akan ke Singkil
Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf berjanji akan berangkat ke Aceh Singkil untuk melakukan peletakan batu pertama pembuatan tapal batas lahan hak guna usaha (HGU). Tapal batas itu selama ini menjadi sumber sengketa antara PT Ubertraco/Nafasindo dengan sekelompok warga Aceh Singkil.
Janji tersebut disampaikan Gubernur Irwandi saat menerima pengurus LSM Gerakan Masyarakat Pembebasan (Gempa) dan tokoh masyarakat Aceh Singkil, Rabu (8/12) malam di Banda Aceh. “Kami diterima Gubernur Aceh. Beliau janji akan Singkil untuk melakukan peletakan batu pertama pamasangan pancang tapal batas lahan yang masuk HGU,” ujar tokoh masyarakat Singkil, H Sairun, kepada Serambi di ruang pertemuan Partai Amanat Nasional DPRA, Kamis (9/12).
Dihubungi melalui pesan singkat (sms), Gubernur Irwandi membenarkan bahwa ia sudaha menerima kunjungan delegasi warga Aceh Singkil. Ia mengaku akan ke Singkil untuk melakukan pemancangan tapal batas sekaligus berdialog dengan warga setempat. Namun, waktunya belum bisa dia tentukan kapan.
“Upaya untuk menyelesaikan sengketa batas lahan itu terus dilakukan LSM Gempa,” kata Dewan Pembina LSM Gempa, H Sairun dan Ketua LSM Gempa, Jaminuddin.
Ditambahkan bahwa dalam notula rapat yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Setda Aceh, Marwan Sufi SH dan Kasubbag Ketenteraman, Ketertiban, dan Pertanahan Pada Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh M Nizar SH, tercantum dua kesepakatan. Yakni, LSM Gempa dan perwakilan masyarakat pada 22 desa di Aceh Singkil menerima hasil presentasi pengukuran ulang lahan HGU PT Ubertraco/Nafasindo di Singkil yang dilaksanakan tim pengukuran Kanwil BPN Aceh. Di lain sisi, pimpinan PT Nafasindo menyatakan menyerahkan semua keputusan hasil presentasi pengukuran ulang kepada tim fasilitasi sengketa/konflik pertanahan Aceh.
Menurut Sairun, setelah pengukuran ulang dilakukan, muncul persoalan baru di lapangan. Yakni, sekitar sepuluh kampung beserta kantor fasilitas publik, masuk ke dalam HGU.
“Kita minta pemerintah tidak serta merta memedomani berita acara, tetapi haruslah berpedoman pada aturan lain untuk mempertegas bahwa kampung tidak serta merta menjadi HGU. Harus ada aturan lain yang membolehkan pencabutan HGU, terutama yang masuk perkampungan warga. Kebijakan yang melindungi sangat diperlukan serta kita minta perusahaan melepaskan hak atas tanah yang telah masuk dalam perkampungan warga,” ujar Sairun. (swa/c39)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar